PENTINGNYA PARADIGMA DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN*)

Banyak orang yang tidak bisa merasakan pentingnya paradigma, bahkan di lingkungan akademisi pun penguasaan paradigma dianggap tidak begitu perlu. Padahal paradigma memegang peranan penting dalam men-drive langkah seseorang. Memahami paradigma memang perlu mempelajari filsafat. Namun sayangnya di dalam dunia pendidikan, filsafat tidak dipandang dengan "dua mata" (sama dengan "memandang dengan mata sebelah"). Hampir mata kuliah filsafat menjadi mata kuliah yang dipersiapkan untuk disingkirkan. Akan lebih cepat tersingkir jika akan ada materi baru/muatan tambahan. Alhasil, produk pendidikan kehilangan orientasi; antara menemukan jati dirinya sebagai manusia (insan kamil) atau menjadi 'budak' perubahan zaman yang menuju pada ketidakjelasan.

Pendidikan Indonesia nir Paradigma
Dalam pengamatan saya, bahwa sejarah pendirian lembaga pendidikan sedari awal mengalami "salah niat." Hal ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kolonialisme yang berlangsung selama ratusan tahun. Sekolah formal didirikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi diniatkan untuk mengisi lapangan pekerjaan terutama di instansi pemerintah. Belakangan disiapkan untuk mengisi pekerjaan di dunia industri. Kita ingat ketika dulu dibuka Sekolah Rakyat (SR) atau Pendidikan Guru Agama (PGA) ditujukan untuk mengisi lowongan pegawai Pemerintah dan mengisi kekosongan guru. Pada masa awal-awalnya, sekolah formal ini diperhadapkan head to head dengan lembaga pendidikan pengusung tradisonalis. Lembaga pendidikan tradisionalis tersebut dipandang masih memegang konsep pendidikan idealis, yang direpresentasikan oleh pesantren. Maka, tidaklah aneh jika Sekolah Rakyat (SR) saat itu tidak menarik minat masyarakat, bahkan dicerca dan dicela oleh masyarakat yang masih melihat dengan "jernih" hakikat dan tujuan sebuah pendidikan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, 'pertahanan' pendidikan tradisionalis ternyata 'jebol' ketika menghadapi 'serangan' budaya yang ditumpangi paradigma yang berbeda, bahkan cenderung tergilas. Tujuan penyelenggaraan pendidikan untuk mengisi lapangan pekerjaan terus menerus didengungkan, bahkan didukung dengan sebuah sistem nasional. Nah, akhirnya muncullah kesan bahwa menempuh pendidikan hanyalah untuk pekerjaan. Tidaklah aneh jika di beberapa daerah, masyarakat tidak memandang penting pendidikan.
Sejak tahun 2006-2007, saya keliling di beberapa daerah di Kalimantan yang--bisa--dikatagorikan ke dalam 3T (terdalam, terluar, termarginalkan). Menarik sekali mendengarkan keluhan para guru atas perilaku sebagian muridnya yang pada saat musim panen, seperti masa mengambil getah karet, atau musim ikan, mereka tidak menganggap penting pendidikan. Bahkan para murid dengan tanpa merasa bersalah dan merasa tidak penting untuk ikut uijian nasional (UN). Justru para guru yang kemudian sibuk mencari sang murid agar ikut ritual tahunan tersebut. Fenomena ini sebenarnya merupakan kritik terhadap proses pendidikan selama ini. Dalam bahasa saya, "pendidkan belum menjawab kebutuhan masyarakat yang sebenarnya".
Yah.. memang jika dicermati lebih jeli, program pendidikan yang diusung pemerintah saat ini masih sebatas untuk mengisi lowongan pekerjaan yang hingga saat ini masih belum berakhir, bahkan tampaknya tidak akan ada akhirnya. Pendidikan didesain terus menerus untuk mengisi lowongan tersebut. Tidaklah aneh jika kurikulum berubah terus menerus seiring dengan pergantian pemangku kebijakam dan bergantinya zaman yang tanpa disertai paradigma yang kokoh. Tidak aneh, jika sejak kemunculan pendidikan formal, perubahan model dan bentuk pendidikan sering terjadi, masih mencari format.

 *** 

Penyelenggaraan pendidikan seharusnya memperhatikan nilai-nilai lokalitas sebagai basis acuan penyelenggaraannya. Dalam falsafah Jawa dikenal sebuah pameo 'sangkan paraning dumadi'. Falsafah ini mengandung pesan bahwa ketika orang menjalani kehidupan harus senantiasa ingat "dari mana berasal dan mau kemana akan berakhir." Para pemangku kebijakan tampaknya belum bisa merumuskan 'dari mana berasal' dan 'dimana akan berakhir'. Sehingga kurikulum ataupun penyelenggaraan pendidikan senantiasa masih mencari bentuknya. Kalau boleh ambil kesimpulan, untuk saat ini pelaksanaan pendidikan untuk mendapatkan tujuan terakhirnya "agar lulusanmya bekerja".

Filsafat Pendidikan Islam Memperjelas 
Ajaran Islam menyadarkan manusia akan asalnya dan di mana akan berakhir, yang dalam filsafat Jawa diterjemahkan dengan kalimat filosofis 'sangkan paraning dumadi" tadi. Setidaknya manusia menempuh linearitas kehidupan harus sadar pada saat memulainya. Allah SWT tiada bosan mengingatkan manusia bahwa keberadaannya di dunia ini adalah untuk beribadah kepada-Nya (wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun). Untuk itu seyogyanya pendidikan harus mensupport posisi manusia agar makin dekat dengan Tuhannya. Karena kepada Tuhan lah manusia akan berakhir. Selain hal demikian, manusia juga diberi amanat kekhalifahan. Setidaknya ada dua tugas kekhalifahan tersebut yakni untuk menjaga agama (hirasat ad-din) dan mengelola dunia seisinya (siyasat ad-dunya). Pendidikan--sekali lagi--seyogyanya memperteguh peran manusia sebagai khalifah di muka bumi. Jika berpijak pada konsep tersebut, saya melihat bahwa (sebagian) proses pendidikan telah mengabaikan fungsi hirasat ad-din dan hanya berkutat mempersiapkan peserta didik untuk mengelola dunia (siyasat ad-dunya) an sich. Perhatikan bagaimana negara secara jor joran mempromosikan pembukaan lembaga pendidikan yang membekali peserta didik dengan kompetensi vokasi, dan selama prosesnya mengabaikan kompetensi penjagaan atas ajaran agama. Efek kemanusiaannya sungguh luar biasa. Wajar jika ketika mereka bekerja, pelanggaran norma agama marak terjadi seperti korupsi, tidak disiplin, dan sejenisnya. Saya membayangkan, betapa indahnya jika motivasi kerja, suukemajuan sains dan teknologi dewasa ini lahir dari spirit hirasat ad-din. 

Pendidikan itu mempersiapkan "kunci T"
Istilah "kunci T" mengingatkan memori kolektif kita tentang alat yang sering dipergunakan para pelaku "curanmor". "Kunci T" adalah sejenis kunci yang bisa dipergunakan untuk mencongkel kunci kendaraan segala merk agar "status off" kendaraan bisa berubah menjadi "on". Personifikasi pendidikan pada jenis "kunci T" bukanlah agar pendidikan dijadikan alat untuk melakukan aneka ragam keburukan. Namun, seyogyanya proses pendidikan harus mampu melahirkan output yang memiliki fleksibilitas dalam menentukan pilihan profesi masa depannya. Sebab, apa yang menjadi tuntutan pemenuhan skill dasar--misalnya saja--salah satu perusahaan bisa dipelajari dalam waktu yang singkat melalui berbagai training. Maka, adalah "amat besar kerugian" jika visi penyelenggaraan lembaga pendidikan diperuntukkan hanya untuk mencetak lulusan "pencari kerja." 
Pendidikan seyogyanya mempersiapkan peserta didik yang kreatif. Peserta didiknya a mempunyai kunci untuk bisa menghadapi segala perubahan zaman tanpa harus menempuh studi baru. Dia bisa menggunakan kunci tersebut untuk mengembangkan dirinya. Kunci tersebut salah satunya adalah kreativitas, dengan kata lain dia bisa hidup dengan profesi apa saja dan di mana saja.
Otak manusia tidak mempunyai batas. Jika pendidikan membatasinya, maka hal itu adalah tindakan dehumanisasi. Jika hal tersebut disepakati, maka pendidikan hanya akan mempersiapkan "kunci-kunci"-nya. Bagaimanapun perubahan zaman, kurikulum "kunci" tidak akan mengalami perubahan. Di beberapa pesantren, ada beberapa lembaga yang tidak mudah mengikuti kebijakan pemerintah yang sering berubah. Justru, kini sikap istiqamah tersebut makin menunjukkan identitas dan karakter khasnya. Alhasil, justru outputnya bisa menjadi apa saja dan dengan profesi yang beraneka ragam. Sebutlah misalnya Pondok Pesantren Gontor Ponorogo. Hal inilah yang menjadikannya tetap eksis.
 
Pendidikan Tinggi Islam, Mau Ke Mana?
Pergumulan ideologi dunia berimbas pada penyelenggaraan pendidikan yang berada pada persimpangan, antara menjawab "kebutuhan zaman" atau bertahan dengan idealisme keilmuan. Saat ini, jumlah lembaga pendidikan tinggi Islam berjumlah lebih dari 580 lembaga, dan jumlah tersebut bertambah terus seiring dengan bertambahnya bulan dan tahun. Ada sebagian kecil dari beberapa PTI tersebut telah menambah mandatnya yakninmenyelenggarakan prodi umum, meski dengan niatan agar peserta didikmya mengalami penambahan yang signifikan. Bagi penulis, jika hal tersebut menjadi satu-satunya motif, maka bersiaplah perguruan tersebut menghadapi "kegersangan intelektual" menuju "keterpurukan."
Menarik sekali mencermati penjelasan Qodry Azizy--mantan Dirjen Pendidikan Islam, al-maghfur lah--ketika menyampaikan tentang konsep sederhana mengenai pencapaian kompetensi mahasiswa yang seyogyanya dicapai. Menurutnya, lulusan strata satu atau program sarjana minimal mampu mengutarakan pemikiran orang lain yang tertuang dalam beberapa karya. Sedangkan lulusan program magister minimal mampu memberikan catatan kritis atas pemikiran orang lain. Sementara lulusan program doktor minimal mampu memberikan pemikiran alternatif selain pemikiran orang lain. Pemikiran sederhana di atas cukup menarik, karena Qodry tidak memimpikan bahwa seorang sarjana seharusnya mempunyai skill untuk bekerja. Namun seorang sarjana harus terbiasa berpikir kritis. Arah ini yang nyaris kurang tergarap oleh perguruan tinggi pada umumnya. Anda boleh saja tidak setuju dengan pemikiran tersebut. Bagi penulis, kemampuan berpikir kritis adalah sebuah "kunci T" untuk menghadapi kehidupan. Wallahu a'lam bish shawab. 

*) Penulis Anis Masykhur. Tulisan ini adalah refleksi kritis atas penyelenggaraan pendidikan saat ini. Diselesaikan pada tanggal 20 Agustus 2014

JANGAN MELUPAKAN MAIN MANDATE!!

Maraknya pengajuan perubahan bentuk (alih status) di lingkungan PTAIN dari Sekolah Tinggi ke Institut dan dari Institut ke Unversitas selain patut diapresiasi, namun juga patut dicermati. Agar tidak salah arah, PTAI perlu diingatkan kembali tentang "desain" awal "main mandate" (mandat utama) dan wider mandate(perluasan mandat). Hingga tulisan ini ditulis, saya belum melakukan pelacakan secara akademik, siapa yang pertama kali menggulirkan wider mandate ini. Prediksi saya, wider mandate digulirkan ketika Kemenag (saat itu Departemen Agama) mengizinkan pembukaan prodi tadris--sebutan lain untuk kata pendidikan--untuk bidang ilmu pendidikan mapel umum seperti tadris biologi, tadris bahasa Inggris, tadris bahasa Indonesia dan lain sebagainya.
Menarik ketika berdiskusi dengan Dr. Toto Bintoro, M.Pd, Dosen pada Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang juga menjabat Ketua Tim PPG Kemdikbud, mengeluhkan bahwa perguruan tinggi yang berubah nama menjadi universitas (tampaknya) melupakan main mandate-nya. Sebenarnya, tema yang dibicarakan tidak terkait dengan agenda rapat saat itu, tentang PPG. "Keluhan" ini patut dicermati karena hal yang sama tampaknya juga terjadi pada PTAIN. Istilah main mandate dan wider mandate dimunculkan saat itu karena perguruan tinggi dengan kewenangan yang ada dirasa sudah tidak mampu lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial dan tidak dapat menjangkaunya.
Perubahan IKIP menjadi Universitas ditujukan agar IKIP tidak kehilangan substansi keilmuwan yang selama ini hanya berkecimpung pada sisi pedagogiknya saja. Jadi main mandate Universitas yang pada awalnya IKIP adalah sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Pembukaan prodi-prodi keilmuan di luar "ilmu pendidikan" agar IKIP tidak kehilangan "ilmu"nya. Sama halnya dengan PTAIN, yang main mandate-nya--saya ingatkan kembali--adalah bidang keagamaan. Perubahan IAIN ke Universitas jangan sampai menyerupai apa yang dikeluhkan Totok. Memang, program studi yang merupakan kewenangan IAIN dipandang tidak mampu menjawab permasalahan yang mengemukakan di tengah masyarakat. Maka dari itu, penambahan fakultas-fakultas baru--tentunya diikuti juga dengan pembukaan prodi baru--bukan sekedar untuk memperbesar jumlah mahasiswa PTAI. Jauh lebih mulia dari sekedar menambah jumlah mahasiwa, yakni agar memberikan warna terhadap kajian-kajian keagamaan. Dengan demikian pemahaman konsep keagamaan bisa dituntaskan dengan pendekatan atau perspektif di "luar keagamaan." Sebagai contoh Universitas Islam baru agar menyelenggarakan program studi--misalnya--anthropologi untuk memperkuat perspektif proses tasyri’-nya. Maka dengannya UIN akan mampu menghasilkan produk pemikiran yang komprehensif (kaffah). Agama menjadi tidak dipahami dengan perspektif parsial.

Melupakan Main Mandate 
Tahun 2013 merupakan tahun terbesar dalam sejarah pengajuan alih status atau perubahan bentuk dari IAIN ke UIN. IAIN yang sudah merasa tua mengajukan perubahan bentuk dengan mengajukan program studi yang kadang jika dicermati dengan perspektif main mandate tidak berkaitan. Argumen yang dibangun pun kurang mencerminkan visi main mandate. Meskipun hal demikian tidak juga bisa disalahkan. Pembukaan fakultas kedokteran misalnya, tidak berhubungan dengan desain awal, karena yang menjadi pertanyaannya adalah mendukung prodi keagamaan yang mana dari main mandate? Meskipun demikian, ternyata argumen yang dikemukakan malah menjadi lebih argumentatif karena alasan yang dikemukakan adalah kebutuhan masyarakat muslim yang seyogyanya diproduk dari institusi keislaman. Ya... logis juga. Karena kenyataannya adalah itu realita kebutuhan masyarakat. Hal yang sama dengan penyelenggaraan bidang ilmu sain dan teknologi.
Wider mandate diharapkan ada pengayaan dan pendalaman terhadap kajian keislaman yang cenderung "sekuler". Keberadaan bidang ilmu di luar keislaman diharapkan mampu mengkombinasikan pertemuan dua ilmu yang selama ini dipisahkan oleh sejarah. Namun terus terang, pembukaan prodi saintek ini tidak bersentuhan dengan desain awal kebijakan wider mandate. Namun demikian, PTAIN sangat diuntungkan dengan perluasan kewenangan ini--meski tidak berkaitan--yang melampauinya, karena kajian tentang sain dan teknologi atas teks suci di lingkungan instiusi keislaman menjadi terbuka. Nah, keuntungannya adalah kita didorong tidak akan berapologi lagi, karena sudah mempunyai peneliti dan akademisi sendiri di bidang sains Tidak seperti saat ini, yang sedikit-sedikit diungkapkan "sesuai dengan Islam" atau "sudah ada dalam Islam". Maka, wajar jika salah satu persyaratan utama Alih status atau perubahan nama harus diikuti dengan integrasi keilmuan.

Integrasi tidak Sekedar Penggabungan
Dalam beberapa kesempatan, integrasi keilmuan sering dimaknai dengan penambahan mata kuliah keislaman pada fakultas atau prodi umum. Memang integrasi dimaknai seperti itu tidak salah seratus persen. Namun pemahaman yang demikian akan membebani mahasiswa dengan bertambahnya SKS yang harus ditempuh. Tentu ini menjadi tidak produktif.
Penyelenggara PTAIN yang dapat perluasan mandat juga harus memahami, bahwa perubahan bentuk ke UIN bukanlah dimaknai dengan mahasiswa--misalnya--saintek yang hafal isi kitab Suci, atau mahasiswa kedokteran yang hafal Al-Quran, tanpa mengetahui keterkaitan antara yang dihafal dengan ilmu yang dipelajarinya. Bukan pula harus dimaknai dengan penambahan mata kuliah keagamaan di dalam struktur mata kuliah prodinya. Meski yang demikian itu juga tidak bisa disalahkan. Jauh lebih dalam dari hal itu. Jika hal demikian yang terjadi, desain integrasi keilmuan berarti belum terumuskan dengan baik. Integrasi ilmu diharapkan bisa menjadikan ilmu menjadi sesuatu sakral, bukan profan.
Orang berilmu mampu menghadirkan dirinya untuk senantiasa berperilaku sesuai dengan hakikat ilmu dan keislamannya. Lebih jauh dari itu, prinsip integrasi dimaksudkan menemukan kembali mata rantai sejarah keilmuan yang ter(di)putus. Seperi contoh tentang substansi hukum KUHPerd (wetbook) dipandang sekuler karena produk Belanda. Dr. Rumnessa, salah satu hakim Agung saat itu pernah menyatakan bahwa Wetbook Belanda diyakini diinspirasi oleh spirit Islam. Nalar saya kemudian menggiring kepada asal usul peraturan perundang-undangan zaman itu. kita perlu mencurigai bahwa KUHPErdt terinspirasi dari perundangan yang telah diproduk khilafah Islamiyah Turki. Menurut Rum, KUHPerd disinyalir menjiplak code civil Perancis. Ingat, ketika Perancis menjadi negara besar pada zaman itu pernah menjajah Mesir yang saat itu berada di wilayah khilafah Turki Utsmani. Penjajahan inilah yang memunculkan dugaan bahwa Perancis mengadopsi perundangan dari negri Muslim. 

Berharap Kemunculan Sain dari Al-Quran 
 Memang peluang untuk menggali Al-Quran sebagai sumber inspirasi keilmuan dalam Islam menjadi terbuka setelah IAIN berubah bentuk menjadi UIN. Pertanyaannya, mampukah para mahasiswa mampu memenuhi tuntutan yang demikian itu? Mengingat kemampuan baca Al-Quran saja--berdasarkan pemaparan salah satu STAIN-- sebanyak dalam kisaran 40% input PTAIN tidak bisa membacanya, apalagi tahu maknanya. Apalagi di UIN yang inputnya diyakini lulusan non pesantren dan madrasah menjadi makin besar. Bagaimana para mahasiswa ini akan dapat memenuhi impian. Inilah yang dikhawatirkan beberapa kalangan perubahan bentuk menjadi Universitas tidak sesuai dengan yang diimpikan selama ini. Namun demikian, kelemahan ini sekaligus menjadi peluang sekaligus tantangan pengembangan Universitas ke depan.

 *) Ditulis saat penulis menjabat sebagai Kasi Pembinaan Kelembagaan Subdit Kelembagaan. Yang terungkap di tulisan di atas adalah pendapat pribadi dengan tetap berpijak pada data-data yang ada seperti bahan pidato Menteri Agama dan Dirjen Pendidikan Islam.

EMPAT KATAGORI RUH DI ALAM BARZAKH

Setidaknya ada 4 (empat) jenis keadaan ruh di alam barzakh, alam sesudah kematian. Pertama, ruh yang menikmati “royalty” amal shalihnya, sehingga keadaan di alam ini terasa “mengasikkan.” Kedua, ruah yang menikmati “royalty”-nya dalam jangka waktu terbatas, yakni hanya di tahun-tahun pertama. Ketiga, ruh yang berebutan “kiriman” mingguan dari generasinya yang masih hidup. Keempat, ruh yang dalam keadaan miskin, karena tidak mempunyai “royalty” dan juga tidak ada “kiriman.” Mau yang manakah yang anda pilih?
Saya kira semua akan memilih katagori pertama. Bagaimana caranya? Perhatikan Sabda Rasul Saw,: “Jikalau anak manusia meninggal dunia, semua amal perbuatan manusia terputus kecuali tiga hal; shadaqah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan dan anak shalih yang senantiasa mendoakan orang tuanya.” Kita berharap bisa menjadi orang yang rajin berbuat baik/amal shalih, mengajarkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat secara berkelanjutan, dan mempunyai santri yang siap meneruskan visi misinya. Atau katagori yang kedua, di mana investasi yang dilakukan orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya sehingga menjadi anak yang shalih yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Namun sayang, baiknya pola pendidikan yang ditanamkan tidak “gayung bersambut.” Cucu dan cicitnya bisa jadi telah bergeser menjadi “kurang” atau bahkan “tidak” shalih lagi. Maka “kiriman”-nya sudah terputus. Akhirnya, ruh jenis kedua masuk ke dalam ruh katagori ketiga, yang “berebutan” menerima kiriman tiap malam jumat dari para jamaah yasinan yang masih berbaik hati mendoakan sesame saudaranya.

*) Disampaikan dalam Majelis Al-Bi'tsah, Kamis, 8 Maret 2012

Menggiring Sistem Pesantren sebagai Sistem Pendidikan Mandiri

Harga : Rp. 41.750,- Cetakan : I, September 2010 Tebal : vi + 216 Penerbit : Barnea Pustaka & Trans Wacana Jakarta

Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang tersebar di berbagai buku, jurnal, dan tabloit yang merupakan hasil aktualisasi dan ekspressi kegelisahan penulis dalam mengamati perkembangan [modernisasi] pendidikan khususnya di pesantren akhir-akhir ini. Pesantren memang perlu mengakomodir modernisasi, namun ketika modernisasi tersebut malah memposisikan pesantren makin tercerabut dari tradisi mulia (great tradition)-nya. Inilah yang kemudian melahirkan beberapa tipologi pesantren; salafiyah, khalafiyah (modern) dan salafiyah-ashriyah (kombinasi).

Pembahasan buku ini diawali oleh akar-akar penyebab disorientasi yang melanda pondok pesantren, yang ditelusuri dan digali sejak masa penjajah Belanda masuk ke wilayah nusantara ini. Pada bab selanjutnya dikemukakan beberapa contoh kasus disorientasi yang melanda pondok pesantren dan juga pendidikan diniyah yang biasa dikenal dengan “sekolah arab” atau madrasah diniyah.

Kehebatan sistem pesantren sebagai sistem pendidikan juga ditampilkan, yang diwujudkan dalam bentuk bahwa sebagian model pendidikan, seperti contoh model pengasramaan bagi peserta didik yang dikenal dengan ‘boarding school’ banyak ditiru sebagai bentuk ciri kemodernan pendidikan. Bab selanjutnya diuraikan bagaimana kebijakan pendidikan seolah kehilangan arah. Pemerintah yang mempunyai kebijakan untuk meregulasi pendidikan mengalami disorientasi, yang justru menggiring pesantren ke arah formalisme. Sementara formalisme selama ini selalu dijauhi pesantren. Karena formalisme tersebut akan mengantarkan pada arah mengunggulkan simbolisme.

Bagian terakhir memberikan dua alternative tawaran untuk mengeluarkan pesantren dari jebakan disorientasi ini. Apa yang akan dilakukan ketika sistem pesantren sebagai sub sistem pendidikan nasional, dan apa yang ditempuhnya ketika sistem pesantren sebagai sistem pendidikan mandiri. Untuk itu, anak judul buku ini adalah “Mengusung Sistem Pesantren sebagai Sistem Pendidikan Mandiri.” Pembaca akan memahami isi buku ini jika membaca secara keseluruhan tema-tema dalam buku ini.

Kami sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada mitra diskusi yang turut memberikan masukan dalam penyempurnaan tulisan ini. Diskusi tersebut banyak mewarnai corak berpikir dalam mengelola tulisan ini.

Selamat membaca semoga karya ini membawa berkah bagi kita semua. Wallahu a’lamu bish shawab.

Mengenal Buku Fiqh Seks

KATA PENGANTAR


Penulisan buku “Fiqh Seks; Pendidikan Seks dalam Kitab Kuning” ini diilhami oleh maraknya fenomena perceraian yang makin meningkat di masyarakat Indonesia. Ada sebuah asumsi awal, jangan-jangan percekcokan yang kemudian berakhir dengan perceraian (sebagian besar merupakan bentuk cerai gugat) dilatar belakangi oleh ketidakpuasan akan aksi di atas ranjang yang tidak maksimal. Bisa jadi ketidakcocokan hanyalah kamuflase untuk menutupi apa yang terjadi sebenarnya. Karena yang demikian itu akan mempermudah proses pemerikaan di pengadilan agama, yang merupakan institusi yang berwenang menangani masalah ini.
Sementara itu, edaran kepingan CD seolah melampaui batas aturan dan norma yang ada. Pacaran muda-mudi yang tidak jarang berakibat pada free seks dan hamil di luar nikah, telah tidak lagi menjadi "menu" luar biasa. Para orang tua sudah ‘tidak malu’ mempunyai anak yang hamil di luar nikah. Pelacuran atau perilaku seks lainnya bukan lagi menjadi tabu, malahan kini menjadi semacam perayaan bahkan menjadi komoditas yang dapat menyumbang "devisa." Kepingan CD BF—Blue Film, sebuah sebutan untuk CD yang menayangkan adegan seks—ataupun cerita-cerita seks telah memberikan ‘royalti’ bagi pembuatnya. Perhatikan penjualan buku-buku bom seks dan peta seks seperti “Jakarta Undercover” karya Muammad Emka telah menyedot perhatian jutaan pembaca.
Seiring dengan itu, perkembangan teknologi yang begitu dahsyat telah mendukung terjadinya "revolusi seks"—meminjam istilah Frederick Jameson—yang di tahun 1960-an mencuat di Eropa dan Amerika telah merambah ke Indonesia. Melalui piranti teknologi informasi dan sarana hiburan yang makin canggih, aksi-aksi porno bisa diakses secara bebas oleh siapapun dan kapanpun.
Di satu sisi, memang hal ini bisa menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan terkait dengan "pembentengan" moral. Namun di sisi lain, hal itu juga bisa menciptakan aura positif termasuk di kalangan pasangan suami istri. Asalkan tidak terjebak dalam berfantasi saja. Karena jika demikian akan berdampak negatif, terutama dalam jalinan relasi antar keduanya salah satunya terjadinya ejakulasi dini atau kekecewaan di salah satu pihak.
Fiqh atau hukum Islam yang tertuang dalam berbagai ”kitab kuning” sudah menjawab permasalahan ini. Meskipun asumsi masyarakat masih menganggap permasalahan seks ini berada dalam wilayah tabu yang tidak perlu diungkap secara terang-terangan. Dengan demikian, efek negatifnya sedikit bisa diminimalisir.
Buku ini mempunyai banyak kelebihan, di antaranya adalah cara pandang di dalamnya tidak dari kaca mata laki-laki an sich. Artinya, kedua makhluk yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan diposisikan setara. 'Bau' anti bias jender sudah menghiasi uraian ini. Selain itu, buku ini juga menyediakan alternatif jawaban yang (mudah-mudahan) cukup memuaskan. Karena buku ini menjawab problem mulai dari pacaran hingga adegan di atas ranjang. Selain itu, beberapa perspektif terutama yang bernuansa kehati-hatian juga ditekankan agar menjadi pertimbangan bagi para pelaku.
Namun demikian, berbagai penjelasan juga dilengkapi dengan refrensi non kitab kuning. Karena kitab kuning tersebut tidak menjangkau hal itu.
Pemaparan dengan cara yang sederhana dan penampilan catatan kaki (referensi)—meski ala kadarnya—memudahkan para pembaca untuk melacak langsung ke kitab rujukan yang dimaksud.
Pemaparan secara bertahap sejak pacaran hingga persenggamaan menjadikan buku ini mempunyai kekhasan sebagai pelengkap sekaligus persiapan bagi para pasangan muda-mudi yang hendak melangsungkan pernikahan.
Model 'ijtihad sederhana' juga diterapkan. Pola penarikan kesimpulan sebuah hukum dipaparkan sedikit yang makin menambah wawasan pembaca tentang cara penarikan sebuah hukum.
Semoga bermanfaat!!

Wisma "Sambutan Asri" Samarinda
Kalimantan Timur.
"Penulisan buku ini berlangsung cukup lama, yakni sejak tahun 2007. Akhirnya, dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, buku ini saya publish pada tahun 2010."

NISMA